JEJAKKHATULISTIWA.CO.ID, KUTAI TIMUR – Memasuki masa tenang hari kedua sebelum berakhir besok, 13 Februari 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kutai Timur belum menemukan adanya pelanggaran. Kendati demikian, Ketua Bawaslu Kutai Timur, Aswadi, menegaskan tak boleh ada kampanye maupun aktivitas lain yang melanggar aturan.
“Jangan barbar lah,” tegasnya mengingatkan pada Senin (12/2), siang, di Kantor Bawaslu Kutai Timur.
Sebelumnya selama tahapan pemilihan umum (pemilu) berlangsung sejak awal hingga saat ini, Bawaslu sudah memproses empat laporan. Aswadi mengungkapkan laporan yang sudah ditangani itu terdiri dari beberapa jenis laporan terkait dugaan pelanggaran pemilu. Diantaranya, administrasi, kode etik dan ada juga telah berproses namun dihentikan penanganan aduannya.
“Tidak ada sampai ke pidana,” ungkapnya.
Meski begitu ia menekankan apabila pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu ditemukan melakukan kecurangan akan diberikan sanksi. Namun pihaknya tetap menangani berdasar jenis pelanggaran.
Untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran pada saat pemungutan suara, Bawaslu Kutai Timur sebetulnya sudah melakukan berbagai upaya pencegahan. Seperti sebanyak dua kali pelatihan saksi partai politik, yang dimana pesertanya adalah liaison officer partai, tim kampanye, tim daerah pasangan calon presiden, panitia pengawas pemilu kecamatan dan akademisi.
Tak hanya itu, Bawaslu Kutai Timur juga telah melancarkan pembekalan serta bimbingan teknis khusus pengawas tempat pemungutan suara belum lama ini. Bilangnya, kegiatan tersebut untuk menyatukan persepsi saat pemungutan suara.
Tapi kini, lanjutnya, fokus Bawaslu sudah bukan lagi soal pelanggaran semata tetapi mengutamakan preventif. Oleh sebab itu agar seluruh pihak terkait memiliki pemahaman yang sama diterbitkan buku saku tentang panduan dan pengawasan saat di tempat pemungutan suara (TPS).
“Kita juga sudah sampaikan buku saku, terkait dengan panduan dan pengawasan TPS itu juga sudah kita sampaikan. Belum tentu juga maksudnya ada beberapa yang kemudian boleh jadi masih menjadi potensi, misal, ada yang menggunakan KTP orang,” ungkap Ketua Bawaslu Kutai Timur.
Di akhir ia berharap supaya tak terjadi pelanggaran pemilu di Kabupaten Kutai Timur. Terlebih di masa tenang yang akan berakhir sebentar lagi. (JK)
