Rizali Hadi Optimis Realisasi Anggaran Triwulan lll Terserap Siginifikan
JEJAKKHATULISTIWA.CO.ID, KUTAI TIMUR- Realisasi pelaksanaan kegiatan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara keseluruhan masih kurang dari target yang ditentukan. Dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim, Rizali Hadi masih terdapat proses administrasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang belum lengkap terutama dalam memulai proses pelelangan sehingga pada triwulan mendatang pihaknya berharap dorongan dapat lebih signifikan dari sebelumnya.
“Setelah kita melihat pergerakan dari masing-masing SKPD ini untuk belanja operasional itu rata-rata sudah di atas 40 persen bahkan ada yang di atas 50 persen,” sebutnya.
Bahasan progres keuangan, dan upaya melakukan percepatan realisasi kegiatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) masih menjadi evaluasi tersendiri pada rapat koordinasi ke IV di Ruang Meranti, Kantor Bupati, Senin (4/7), Pagi.
Pertemuan pekanan itu dihadiri seluruh OPD, dan Camat di 18 kecamatan, Rizali Hadi, melalui rapat koordinasi pemerintah kabupaten kota se Indonesia bersama Kementerian Dalam Negeri menyampaikan terdapat 10 daerah, yang sudah mencapai 50 persen serapan anggarannya.
“Ada kabupaten kota yang di bawah 17 persen tandanya merah, nah, sementara kita berada pada posisi kuning,” kata Sekda.
Sementara Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setkab Kutim, Deky Hermawan, menjelaskan pergerakan realisasi keuangan di seluruh komponen belanja yang meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.
Berdasarkan data per 20 Juni 2022, lanjutnya, realisasi belanja barang dan jasa sebesar 20 persen dari pagu anggaran Rp1 triliun lebih, belanja modal peralatan dan mesin 3,95 persen dari Rp116 miliar.
Kemudian belanja modal gedung dan bangunan 0,08 persen dari Rp 134 miliar, modal jalan jaringan dan irigasi 0,50 persen dari Rp 195 miliar, modal aset tetap lainnya 8,03 persen dari Rp 4 miliar.
“Belanja hibah 18,80 persen (dari Rp 84 miliar lebih) bantuan keuangan 14,25 persen (dari Rp430 miliar), dan belanja tidak terduga 30,58 persen (dari Rp 15 miliar,” pungkasnya. (ADV/KOMINFO/JK)
