JEJAKKHATULISTIWA.CO.ID,KUTAI TIMUR- Anggota Komisi V DPR RI, juga sekaligus Ketua DPD Partai Demokrat, Provinsi Kalimantan Timur Dr.H. IRWAN, S.IP., M.P, mengaku akan segera menyusun rencana strategis guna atasi persoalan banjir Sangatta yang sempat melanda Kutai Timur beberapa waktu yang lalu. Pasalnya ia khawatir banjir susulan akan terus berulang dan merugikan masyarakat secara umum.
Hal tersebut disampaikan langsung olehnya seusai lakukan kunjungan kerja, bersama Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan (BWS) Kalimantan IV Samarinda Harya Muldianto, Ketua Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Sangatta, Ordiansyah, serta Dinas Pekerjaan Umum Kutai Timur Muhir, yang dalam hal ini mewakili pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Sabtu (25/07/2022).
“Tidak ada penyelesaian yang kongkrit (red: oleh Pemkab Kutim) bukan hanya mitigasi namun penanganan pasca bencanya buruk, tapi kemudian ada tanggap bencana yang bisa memperbaiki kehidupan secara material maupun psikologis mereka sehingga Kota Sangatta menjadi kota yang nyaman,” jelas pria yang karib disapa Irwan Fecho ini.
Berdasarkan hasil pengamatan secara visual Irwan dan rombongan mengaku bahwa kondisi Sungai Sangatta telah terjadi kerusakan yang cukup signifikan akibat pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah, beberapa bangunan rumah dipinggiran sungai terlihat mulai runtuh akibat longsor dan sedimentasi.
“Satupun kita liat tidak ada penguatan tebing, artinya ada pembiaran dong, dibiarain aja terus sampai habis rumah dipinggir sungai,” imbuhnya.
Ia menegaskan bahwa setelah melakukan susur sungai demi memantau kondisi sungai sangatta, maka proses selanjutnya dalah menyusun kajian dan perencanaan, dirinya menginginkan semua pihak terkait turut ambil bagian terhadap pemulihan sungai sangatta.
“kita harapkan di kajian ini semua,mengukur itu, sehingga semua pihak, bisa melakukan tangung jawabnya, KPC harus tanggung jawab wilayah tambangnya yang terkait aliran sungai,” tegasnya
Irwan menambahkan bahwa saat ini tanggung jawab perusahan PT Kaltim Prima Coal (KPC) dalam hal ini yang beroperasi di wilayah dekat aliran sungai terhadap pemulihan kondisi sungai menjadi agenda yang penting untuk menguatkan mitigasi kebencanaan yang ada.
“Kita kendalikan banjirnya (red: normalisasi sungai), tapi kalau kita tidak bisa kendalikan aliran run off air dari tambang ini, kemudian aliran sedimentasinya ke sungai, maka sia-sia, sehingga harus bertanggung jawab dong PT.KPC,” tegasnya.
Senada, dengan hal tersebut Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan (BWS) Kalimantan IV Samarinda Harya Muldianto menerangkan bahwa Kondisi Sungai Sangatta tidak memungkinkan menampung debit air banjir yang ada sehingga diperlukan keseriusan dalam penanganan DAS kedepan.
“Kita mulai dulu dari perencanaan, jika perencanaannya ada, tinggal penanganan fisik dan konstruktif, secara tehnik sipil itu kita berharap dapat dimulai tahun depan,” terangnya.
Selanjutnya, Harya mengabarkan bahwa kedatangannya bersama rombongan tim teknis selain dalam rangka menindaklanjuti instruksi Kementerian PUPR terkait kondisi Sungai Sangatta, juga karena kondisi kebencanaan di Kutai Timur.
“Karena terus terang ini kan wilayah Kutim itu sebagaian besar masuk kedalam wilayah Sungai Karangan yang menjadi kewenangan Provinsi, tapi itu tadi karena ini menyangkut masalah kebencanaannya saya rasa siapapun punya tanggung jawab menangani masalah itu,” tandasnya. (JK)
