JEJAKKHATULISTIWA.CO.ID, Kutai Timur – RDPU merupakan instrumen tersendiri yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menjalankan salah satu fungsinya yakni pengawasan. Meski begitu sering kali pihak-pihak terkait yang dilibatkan dalam RDPU tidak mengindahkan panggilan DPRD.
Seperti pada RPDU yang dilaksanakan di Kantor DPRD Kutim, Senin (5/6). Hanya karyawan PT AEL Indonesia yang tergabung dalam Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Energi Pertambangan (PUK-SPKEP) hadir. Sedangkan pimpinan perusahaan absen.
Merespons hal tersebut Anggota DPRD Kutim, Novel Titi Paembonan menyampaikan kekecewaannya akibat pengambil kebijakan perusahaan tidak dapat hadir tanpa keterangan yang jelas.
“Harusnya mereka juga menghormati menghargailah undangan tersebut untuk hadir, kan, kita juga akan mencari jalan tengah,” urainya.
Kemudian legislator daerah pemilihan dua sekaligus Ketua DPC Partai Gerindra itu mengungkapkan ketidakhadiran pimpinan PT AEL Indonesia dalam RDPU. Bisa jadi menunjukkan ketakutan atas masalah yang telah ditimbulkan.
“Kenapa mereka tidak hadir, takut? Atau mereka sudah salah langkah, kan, gitu. Yang jelas yang kita mau setiap ada dilayangkan surat coba dihargailah itu,” tutur Novel, sapaan karibnya.
Di samping itu ia menegaskan apabila setiap RDPU pimpinan perusahaan itu tidak hadir maka pihaknya akan melakukan teguran dengan cara-cara yang diperlukan.
“Ya, nggak apa-apa kalau mereka tetap tidak mau hadir, teman-teman wakil rakyat nanti juga akan melakukan sesuatu buat mereka (pimpinan perusahaan),” tandasnya. (Arf)
