Banjir Sangatta Bukan Tradisi Yang Harus Diterima Masyarakat
JEJAKKHATULISTIWA.CO.ID, Kutai Timur – Berbicara soal banjir di Kota Sangatta seperti tak ada ujungnya, bahkan banjir terparah yang menimpa hampir seluruh pemukiman masyarakat Kota Sangatta terjadi pada Maret 2022 lalu, ribuan rumah terendam dan puluhan ribu jiwa terdampak. Kini ancaman banjir masih menghantui masyarakat Kota Batu Bara ini, lalu apakah masyarakat diminta harus hidup berdampingan dengan banjir ?. Banjir bukan sebuah tradisi yang harus diterima masyarakat.
Apakah pola pemerintahan salah dalam menanggulangi banjir ?, Apakah karena adanya perusahaan pertambangan dan kelapa sawit yang menjadi musababnya ?, atau alam yang sudah mulai enggan bersahabat dengan manusia.
Dalam Kesah PWI yang bertajuk “Menata Ulang Banjir Sangatta” yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kutim, Faizal Rachman anggota DPRD Kutim dari Fraksi PDI Perjuangan memberikan pandangannya, ia mengatakan penanganan banjir kewenangannya ada di Provinsi Kaltim terutama Sungai Sangatta.
“Setelah kita lihat pemaparan dari PUPR Provinsi dan PU Kabupaten Kutim mereka kan punya data terkait itu semua, mulai dari curah hujan dan sungai tidak akan sanggup menampung. Nah, sekarang apa actionnya ? PUPR Provinsi dihadirkan oleh PU Kutim, ya saya tahu supaya kabupaten tidak disalahkan dalam consern ini,” ujar Faizal Rachman.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang ditawarkan sebagai solusi dari PUPR Provinsi adalah membuat bendungan besar, sementara itu untuk membangun sebuah bendungan besar membutuhkan biaya sebesar Rp 2 triliun. Menurutnya pihak provinsi pun tidak akan sanggup menanggung biaya sebanyak itu.
“Satu-satunya jalan ialah menggandeng perusahaan, apalagi Kutim kan salah satu penyumbang devisa negara terbesar juga. Lahan kelapa sawit kita saja hampir lima ratus ribu hektar, dan kita butuh orang pusat untuk mengawali ini kalau bendungan ini mau terbangun,” tandasnya. (Jk)
