Dinilai Tak Bisa Selesaikan PR, F-PDIP Khawatir Muncul Tagar #GantiBupati2024
JEJAKKHATULISTIWA.CO.ID, Kutai Timur – Sebanyak delapan poin disampaikan Faizal Rachman saat Rapat Paripurna ke-8 DPRD Kutai Timur. Pandangan umum tersebut meliputi persoalan pengelolaan dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta layanan publik yang dinilai masih jauh dari kata optimal.
Terpusat di Ruang Paripurna, Kantor DPRD Kutai Timur, Senin (17/7), Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) itu pun mengingatkan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bahwa APBD tahun 2023 sebesar Rp5,9 triliun dan ditargetkan meningkat pada 2024 mendatang menjadi Rp8,1 triliun. Sayangnya seiring dengan itu banyak masalah masyarakat yang cenderung ‘jalan di tempat’ penyelesaiannya.
“Tidak malu kah kita dengan APBD sebesar itu masyarakat Kutai Timur masih harus menderita perjalanan berjam-jam, bahkan berhari-hari hanya untuk mencetak KTP (atau) akte,” ungkapnya.
Faizal, sapaan pendeknya, juga menyoroti pemenuhan elektrifikasi di Kutai Timur. Menurutnya sampai saat ini persentase desa yang belum tersentuh aliran listrik sebesar 36 persen alias belum bisa mengakses penerangan dari PLN.
“Meski urusan penerangan adalah urusan pemerintah pusat tapi apakah pemerintah daerah hanya duduk diam dan tidak mengupayakan persoalan itu agar segera diselesaikan,” tegas Faizal menyampaikan dihadapan peserta Rapat Paripurna.
Bukan hanya itu, sambungnya, dia pun mengkritisi kondisi infrastruktur berupa jalan di berbagai kecamatan yang mengalami rusak berat. Katanya, sampai bulan Juli 2023 ini realisasi proyek terutama berkaitan dengan pembangunan maupun perbaikan jalan belum sama sekali berjalan.
“Para pejabat sibuk untuk melakukan bimbingan teknis dan perjalanan keluar daerah,” terangnya.
Atas dasar sederet pekerjaan rumah (PR) tersebut dia mempertanyakan sampai kapan masalah tersebut tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah. Oleh sebab itu Fraksi PDI Perjuangan mengkhawatirkan akan muncul tanda pagar (Tagar) #GantiBupati2024.
“Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur,” tutupnya. (Arf)
