JEJAKKHATULISTIWA.CO.ID, Kutai Timur – Legislator di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur (DPRD Kutim) menyoroti masalah siswa baru SMA/SMK yang overload saat proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan pihak sekolah yang menolak ribuan siswa dengan dalih jumlah rombongan belajar telah penuh.
Karena itu, para orang tua peserta didik melaporkan persoalan tersebut ke DPRD Kutim. Sebab mereka kecewa lantaran anaknya tak tertampung di sekolah SMA/SMK Negeri di Kabupaten Kutai Timur, khususnya di Kecamatan Sangatta Utara dan Selatan.
Menanggapi hal itu, David Rante, Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), merasa bingung dengan Dinas Pendidikan Cabang Provinsi Kaltim yang berada di daerah Kabupaten Kutim. Pasalnya, masalah itu setiap tahunnya sering kali terjadi, tetapi dari pihak instansi dinilai tak mampu menemukan solusi untuk menanggulangi masalah itu.
“Saya sebenarnya heran dengan Dinas Pendidikan, kenapa kok gak nggak ada solusi soal masalah ini. Padahal kan masalah ini bisa dikatakan setahun sekali selalu terjadi. Apa tidak ada evaluasi atau apa, saya juga gak tau ya,” kata David saat ditemui di Kantornya setelah RDPU baru-baru ini.
Di samping itu sebetulnya Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim yang berada di Kabupaten Kutai Timur memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp3,3 triliun. Dari situ sepatutnya dukungan anggaran sebesar itu masalah yang timbul bisa diatasi sejak lama.
Terlepas dari persoalan tersebut, katanya, salah satu solusi penyelesaiannya yakni dengan menambah ruang kelas baru di beberapa sekolah yang jumlah siswa barunya melebihi kapasitas. Sejumlah sekolah yang mengalami overload diantaranya SMAN 1 dan 2 Sangatta Utara, SMAN 1 Sangatta Selatan, SMAK Negeri 1 serta SMK Negeri 2 Sangatta Utara.
“Nah, saya herannya disitu. Kan nilai anggarannya besar sekali. Masak sih gak bisa?. Makanya tadi sudah kita sepakati mengusulkan ke Pemprov agar secepatnya menambah ruang kelas baru,” ucapnya.
Terakhir David berharap, solusi ini bisa segera ditindaklanjuti, sehingga di tahun depan tak terjadi kembali masalah yang sama di Kabupaten Kutai Timur. (Sls)
