Tidak Menemui Pedagang Lokal, HMI Sebut Bupati Tak Peduli Masalah Rakyat Kecil
JEJAKKHATULISTIWA.CO.ID, Kutai Timur – Nyaris ratusan orang dari berbagai elemen masyarakat memadati jalanan di Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi pada Selasa (21/3). Pedagang bersama mahasiswa itu melakukan aksi demonstrasi penolakan toko modern. Para demonstran menuntut pemerintah untuk menghentikan ekspansi toko modern yang dianggap merusak ekonomi lokal dan memiskinkan pedagang tradisional.
Demonstrasi yang berlangsung di depan Gedung Bupati Kutai Timur tersebut dihadiri oleh pedagang pasar tradisional dan kios sembako serta mahasiswa. Mereka membawa spanduk dan poster yang berisi tuntutan, seperti “Stop Izin Ritel Modern”, “Tuntut Moratorium Izin Ritel Modern” dan “Usut Dugaan Suap serta Gratifikasi Atas Izin Ritel Modern”.
Namun sayangnya aksi damai tersebut sempat diwarnai keributan antara aparat keamanan dan para pengunjuk rasa yang hendak menemui Bupati Kutai Timur, Ardianysyah Sulaiman. Namun terhalang petugas keamanan dan disinyalir Bupati Kutim tidak berada di tempat.
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa (HMI) Cabang Sangatta, Ali B Musa menyanyangkan ketidakhadiran Bupati Kutim yang enggan menemui para pedagang lokal saat itu. Padahal pelaku usaha tradisional tersebut datang membawa keresahan dan persoalan hidup yang sudah dihadapi akibat toko modern.
“Kami kecewa dan menyayangkan sikap Bupati yang tidak mau menemui massa aksi, padahal ini rakyatnya sendiri dan tentu ini bentuk penghiatanan terhadap aspirasi masyarakat. Ditambah hal itu menunjukan bahwa Bupati Kutim tidak peduli dengan urusan rakyat kecil, tentu ini preseden buruk bagi pasangan ASKB,” ungkapnya dihadapan awak media.
Kekecewan juga disampaikan pengurus HMI lainnya yakni Agus Kurniady yang menilaiq Pemkab Kutim tidak memberikan solusi apapun atas masalah rakyat. Terutama pedagang kecil hari saat itu melakukan unjuk rasa.
“Aksi bersama hari ini, kami jelas kecewa dengan Pemkab Kutim yang tidak memberikan solusi konkret atas problem yang dibawakan oleh massa aksi yang tergabung di dalam gerakan Balai Rakyat,” ungkap Agus.
Lebih jauh Agus juga tidak puas qdengab jawaban instansi terkait yang seharusnya dapat memeberikan pelayanan kepada masyarakat dengan optimal, serta meringankan keluhan masyarakat terkhusus di Kabupaten Kutai Timur.
“Kekecewaan lainnya adalah dinas-dinas terkait masalah izin usaha toko modern, kesannya acuh dan pasrah atas menjamurnya toko modern di Kutai Timur,” tandasnya
Pada akhir aksi, para demonstran menyerahkan laporan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kutai Timur. Sebagai instansi yang menangani penegakan perkada maupun perda di wilayah. Aduan tersebut diharapkan dapat menjadi stimulan tersendir supaya pemerintah jauh lebih serius menanggapi persoalan pedagang lokal di Kutim. (ARF/fs)
