Legislator PDIP Tekankan Kewenangan Kelola Dana Rp50 Juta Berada di RT
JEJAKKHATULISTIWA.CO.ID, Kutai Timur – Bersama legislator Kutai Timur lintas fraksi, Forum Rukun Tetangga (RT) Desa Sangatta Utara mengutarakan sejumlah aspirasinya melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Ruang Rapat Panel Bagian FPP Sekretariat DPRD, pada Senin (15/5).
Dua poin penting yang disampaikan pada RDPU tersebut yakni mengenai gaji serta program Rp50 juta per RT. Menanggapi hal itu Anggota DPRD Kutai Timur Komisi B, Faizal Rachman menyampaikan bahwa kepala daerah telah memutuskan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebanyak 10 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur.
Meski begitu, sambungnya, apabila terdapat usulan kenaikan gaji RT, maka pihaknya melalui Badan Anggaran akan berhitung sebelum memutuskan mengenai aspirasi tersebut.
“Apakah ADD yang sekarang diberikan ke desa sudah 10 persen dari APBD atau tidak. Jadi kalau misalkan belum, berarti usulan yang disampaikan teman-teman ini masih memungkinkan untuk diakomodir,” urai legislator dari PDI Perjuangan itu.
Ditambahkannya, mengenai dana RT senilai Rp50 juta juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ADD. Sebab pengusulannya diajukan oleh pemerintah desa berdasarkan rencana kerja anggaran ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kutai Timur. Bukan dari pihak RT ke DPMDes.
Faizal mengumpamakan pada sebuah wilayah terdapat 10 RT maka di luar ADD dan operasional pemerintah desa harus teranggarkan dana sebesar Rp500 juta untuk satu tahun anggaran. Ia juga menekankan bahwa kewenangan untuk mengusulkan kegiatan berada di tangan RT.
“Jadi silahkan RT mengalokasikan dan membuat budget biaya Rp50 juta akan dijadikan apa saja dan koordinasi dengan desa masing-masing. Jadi saya menegaskan itu,” tegasnya.
Di samping itu jika terdapat prioritas tingkat RT yang tidak mendapatkan dukungan anggaran dari alokasi dana yang telah disediakan. Dianggapnya hal tersebut tak senafas dengan semangat awalnya. (Arf)
