DPC Demokrat Kutim Keluar dari Koalisi, Ini Tanggapan Kasmidi Bulang

JEJAKKHATULISTIWA.CO.ID, Kutai Timur – Setelah santer ramai jadi perbincangan soal pernyataan sikap DPC Partai Demokrat Kutim yang keluar dari koalisi ditanggapi langsung oleh paslonnya Ardiansyah Sulaiman dan Kasmidi Bulang (ASKB). Atas pengakuan itu Kasmidi Bulang mengatakan seharusnya permasalahan ini bisa dirembuk kan bersama sebelum mengambil keputusan tersebut.

“Ya harusnya kan kita bisa berembuk bersama apa masalahnya kan itu sebenarnya. Kita cari dulu solusinya, kalau dibilang kita gagal saya pikir tidak juga sih, kan bertahap kita tidak bisa simsalabim selesai. Periode ini kita bisa menghasilkan dana besar bukan kah begitu luar biasa prestasi itu. Masalah serapanya nah ini yang harus kita benahi makanya anggaran 2023 tidak boleh lagi seperti tahun kemarin kalau perlu bulan Februari sudah lelang,” katanya.

Partai Demokrat menilai Pemkab Kutim yang memasuki tahun ke tiga pemerintahanya telah gagal menjalankan visinya untuk menata Kutai Timur sejahtera untuk semua. Belum lagi persoalan partai yang dianggap hanya cenderung dan lebih condong ke Partai Golkar.

“Kalau masalah memilih ke Golkar, saya kan Kader Golkar, tidak apa lah, dan tidak bisa di pungkiri, saya kan tidak keluar dari Golkar saya ini memang orang Golkar, tidak butuh saya lah intinya. Saya mau jadi Ketua Demokrat tidak diberi,” ujarnya.

Menurutnya, partai yang bukan pengusung saja sekarang menempel terus ke pihaknya jadi sangat disayang kan. Kalaupun harus keluar memilih jadi oposisi itu adalah haknya Demokrat tetapi baiknya duduk bersama dulu sebagai partai pengusung panggil paslonnya.

“Kalau Golkar tidak mungkin memanggil karena bukan partai pengusung walaupun DPR nya ke saya. Partainya mungkin kemarin tidak dapat tapi DPR nya ke saya,” imbuhnya.

Di samping itu, beberapa kebijakan yang di anggap bermasalah serius oleh DPC Partai Demokrat Kutim antara lain, kasus pengunaan Jalan umum Rantau Pulung-Sangatta sebagai jalur hauling batu bara perusahaan PT Arkhara Pratama Energi/PT.BAS yang dianggap Pemkab Kutim kurang tegas dan seperti melakukan pembiaran.

“Saya tidak mengetahui secara serius masalahnya dikarenakan baru saja pulang dari umroh tapi coba lihat di musrembang selalu saya sampaikan kita jaga investasi jika ada yang macam-macam jangan dikasih. buat apa kita di bangunkan pabrik, plasma sampai hari ini belum tuntas buat apa ada investasi semacam itu apalagi kalau terindikasi di back up oleh oknum,” tegas Kasmidi Bulang.

Bahkan, lanjutnya waktu itu ia memberikan izin pada saat menjadi Plt Bupati. “Ada izin ke saya untuk pemakaian jalan tapi waktu dapat informasi dari pak Kasat itu tandatangan saya oke, cuman enam roda ternyata yang digunakan 10 roda. Yang kedua, ternyata izin saya itu sudah mati sampai bulan berapa saya lupa bulan delapan kah bulan berapa sudah mati. Tapi saya lagi minta ke PTSP cari datanya,” lanjutnya.

Kalau dipikir disinilah fungsinya partai pengusung untuk duduk bersama salah satu menyikapi hal seperti ini janganlah di usung tapi di buang dan di tinggal, pasti ada solusi-solusi itu semua jangan langsung tiba-tiba keluar dari koalisi, sayang sekali. apalagi masih ada satu tahun anggaran dan masih bisa dikomunikasikan untuk membangun bersama.

“Itu tadi saya bilang, kemarin yang menjelek-jelekan kita saja sekarang mau merapat sama kita karena apa anggaran kita banyak, kalau kita duduk sama-sama semua ini ada anggaran segini kita mau jadikan apa kan enak. Tapi sekali lagi itu haknya Partai Demokrat karena namanya orang berpolitik itu kan kalau tidak enjoy buat apa,” pungkasnya.

“Harapannya Ordiansyah selaku Ketua DPC Partai Demokrat bisa mengundang ASKB. Semestinya Partai Demokrat membangun komunikasi kembali panggil paslon yang ia usung dan menang minta pertanggung jawaban kalau langsung keluar begini semua malah bingung,” tambahnya.

Di sisi lain, beberapa hal yang menjadi pemikiran kenapa Demokrat keluar salah satunya tidak transparansi, kegagalan banjir. Padahal persoalan ini bisa di jelaskan semua, tetapi harusnya dimuat juga disitu bahwa prestasi yang luar biasa dengan anggaran pertama Rp 2,8 T triliun sekarang sampai Rp 5,9 triliun baru dalam waktu dua tahun tidak menutup kemungkinan di akhir tahun 2023 ini tembus di angka delapan karena di perubahan masih ada silpa yang tahun lalu bukan tidak bisa terserap karena memang prosesnya dia di triwulan empat baru di transfer.

“Kalau dia di januari sudah ada uangnya sebanyak itu baru kita gas. Itu kan butuh penjelasan, karena di bilang banyaknya anggaran yang tidak terserap. Bukan masalah tidak terserapnya karena memang transfernya itu di akhir-akhir tahun sekarang kalau di akhir tahun kita mau bikin apa, kita bikin proyek juga tidak selesai seratus persen kan jadi mangkrak, mendingan jadi silpa, di perubahan ini kita buat programnya karena memang boleh di perubahan ini kita buat,” tandasnya.(fsl)