Empat Sektor Penunjang Kek MBTK Belum Siap Beroperasi
Kutai Timur – Saat ini pelabuhan yang ditunggu masyarakat Kutai Timur (Kutim) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) untuk penunjang ekonomi daerah belum bisa dikerjakan secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan masih ada permasalahan yang mesti harus terpenuhi. Kawasan ini memiliki luas areal 557 hektare yang terbagi di tiga Kecamatan, yaitu Bengalon, Kaliorang, dan Sangkulirang.
Ditemui jurnalis jejakkhatulistiwa.co.id Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Teguh Budi Santoso menjelaskan bahwa terdapat empat sektor yang mestinya akan menunjang aktivitas di KEK Maloy yakni sektor perkebunan kelapa sawit, industri kayu, sektor industri energi dan sektor logistik.
“Nah, empat sektor itu ditetapkan oleh pp maupun keputusan Presiden. Namun tidak menutup kemungkinan dari empat sektor tadi tumbuh sektor yang lain selama nilai investasinya diatas Rp 100 miliar,” jelas Teguh di ruang kerjanya, Senin (13/02/22).
Selanjutnya, ia menyampaikan bahwa empat sektor tersebut belum maksimal beroperasi dikarenakan fasilitas pelabuhan yang belum memadai.
“Kalau untuk pelabuhan sudah clear cuma permasalahannya fasilitas yang lain kan masih belum. Fasilitas yang lain ini tentunya Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola MBTK akan menunjuk badan pengelola pelabuhan, entah siapa yang ditunjuk kita tidak tahu,” ujarnya
Kemudian, Teguh menyampaikan bahwa saat ini hanya sektor industri perkebunan kelapa sawit yang telah menanamkan investasinya. Hal itu telah dilakukan dengan membuat Momerandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Kutim (Pemkab) Kutim bersama PT. Palma Serasih Internasional (PSI) dengan nilai investasi sebesar Rp 55 miliar.
“Palma Serasih selain sudah mendirikan Bulking Station (tangki timbun CPO), mereka masih bergerak di bidang hulu dan akan menambah perkebunan. Nah apabila kebunnya ini sudah memenuhi kebutuhan Bulking Station, maka refinery akan diberikan,” pungkasnya.
Sementara, Kepala Bidang (Kabid) Pelayaran Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Ahmad Maslihuddin menyebutkan. Sejauh ini peran Dishub Provinsi Kaltim masih fokus terhadap penyelesaian jalan pendekat menuju causeway Maloy di pelabuhan internasional tersebut.
“Jalan pendekat sudah ada, namun jalan tersebut melewati perkantoran KEK Maloy, sehingga tidak elok jalan tersebut dijadikan jalan pendekat. Oleh karena itu perlu dibuatkan jalan pendekat baru, menuju jalur utama, sehingga tidak mengganggu aktivitas perkantoran. Jalan pendekat itu hanya sekitar 300 meter dan nantinya akan melewati belakang kantor,” ucapnya.
Rencananya jalan pendekat itu akan rampung di 2023 ini. Selain fokus pada penyelesaian jalan pendekat, Dishub Provinsi Kaltim juga intens mengawal izin operasional KEK Maloy di Kementerian Perhubungan (Kemenhub).(bt/jk).
