Forum Aktivitas Pemuda Kutim Dukung APH Kawal Kasus Kekerasan Anak
JEJAKKHATULISTIWA.CO.ID, Kutai Timur – Dugaan penganiayaan ayah terhadap anak kandung di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kini disorot banyak pihak. Teranyar Koordinator Forum Aktivitas Pemuda Kutai Timur, Alim Bahri, juga memberikan tanggapannya terhadap kasus tersebut. Menurutnya, setiap anak di negara Indonesia mempunyai hak khusus terutama dalam mengakses perlindungan.
Dengan begitu, lanjutnya, apabila terdapat sebuah masalah yang dihadapi seorang anak seperti kekerasan dalam berbagai bentuknya. Maka pemerintah dan institusi terkait yang menekuni isu perlindungan anak mesti hadir.
“Dalam hal memastikan bahwa anak itu berada pada kehidupan yang sesuai dengan hak nya. Nah, kalau misal terjadi tindakan kekerasan saya pikir semua harus menempuh instrumen yang benar,” ujar Alim, sapaan karibnya.
Ia mengaku terkejut sekaligus mengucapkan dukacita sesudah mendengar kabar belum lama ini, bahwa terdapat seorang anak di wilayah Kutim tewas. Diduga karena mengalami tindakan kekerasan dari ayah kandungnya sendiri.
Dikatakan Alim, proses hukum mesti segera ditegakkan dan sepatutnya dijalankan seadil-adilnya terutama untuk korban yang sudah meninggal dunia. Jika terungkap penyebab kematian korban karena tindakan kekerasan.
“Hal ini harus mendapat respon cepat dari negara karena seharusnya kasus tersebut tidak terjadi apabila hal-hal itu ditangani secara profesional,” kata Koordinator Forum Aktivitas Pemuda Kutim kepada jejakkhatulistiwa.co.id baru-baru ini.
Berdasarkan informasi yang diperolehnya, dua pekan lalu sekolah tempat korban menimba ilmu melayangkan surat permohonan intervensi ke organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Meminta bantuan OPD yang membidangi perlindungan anak itu untuk melakukan intervensi kepada ayah korban.
Namun ia menyayangkan bahwa permintaan pihak sekolah akan ditindaklanjuti OPD tersebut, ketika sudah memasuki hari kerja atau setelah cuti lebaran usai.
Oleh sebab itu, jika benar kebijakan demikian ia menyesalkan dalihnya sehingga ia mendesak kepala daerah Kabupaten Kutai Timur agar segera mengevaluasi OPD tersebut.
“Lambannya OPD itu justru semakin menyusahkan pihak-pihak terkait dalam mengungkap kebenaran kasus. Tentu kita juga mendukung aparat penegak hukum (APH) yang bakal mengawal masalah ini sampai menjadi terang ke publik,” tandasnya. (Arf)
