JEJAKKHATULISTIWA.CO.ID, Kutai Timur – Menyikapi bencana banjir yang ada di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dalam hal ini di kawasan perkotaan dan perdesaan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Joni, meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim agar menaruh perhatian yang serius dalam penanganan banjir.
Pihaknya menyebutkan, persoalan banjir yang merendam beberapa wilayah diantaranya seperti Kecamatan Sangatta Utara, Bengalon dan Kaubun. Disebabkan adanya kebuntuan drainase serta aktivitas perusahaan tambang dan sawit yang semakin masif.
“Banjir dalam kota bisa jadi karena drainase yang kurang diperhatikan. Sementara, di Bengalon atau Kaubun itu karena aktivitas perusahaan. Karena dulu, sebelum ada perusahaan kan tidak pernah banjir,” ucapnya pada Senin (29/5).
Lebih lanjut ia mengungkapkan, dalam penanganan banjir di wilayah Bengalon dan Kaubun. Pemerintah tidak hanya menuntut tanggung jawab perusahaan. Tetapi, harus juga ada program penanganan dengan penganggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kutim.
“Pembersihan sungai atau pembuatan drainase di dua kecamatan ini,” urainya kepada para awak media.
Sementara itu, untuk penanganan banjir dalam ibu kota adalah dengan melakukan peremajaan drainase mulai dari perbaikan, pengerukan dan pembuatannya.
Berdasarkan hal tersebut, Ketua DPRD Kutim itu berharap agar penanganan banjir menjadi program prioritas dalam APBD Perubahan Kutim 2023 nantinya, supaya tidak ada lagi masyarakat terdampak ke depannya.
“Harapan saya penanganan banjir jadi program prioritas di APBD Perubahan,” tuturnya.
Pihaknya perlu menekankan hal tersebut. Sebab, mengingat pasca banjir besar pada bulan Maret tahun 2022 yang lalu, penanganannya hingga kini belum ada.
“Saya dikritik masyarakat terhadap upaya penanganan banjir, tapi menurut saya bukan menjadi alasan untuk tidak direalisasikan,” ungkapnya.
Karena apabila pemerintah merealisasikan penanganan banjir skala kecil. Maka itu akan turut berpengaruh menanggulangi banjir skala besar.
“Penanganan banjir yang tergolong kecil terlaksana, banjir dengan skala besar pun tidak terjadi,” pungkas Ketua DPRD Kutim dari Partai Persatuan Pembangunan. (Fzl)
