Kutim Kecipratan Dana Karbon, Legislator PDIP Pastikan Pengawasan Dilakukan
JEJAKKHATULISTIWA.CO.ID, Kutai Timur – Setelah belasan tahun diurus oleh pemerintah akhirnya Bank Dunia menyalurkan pembayaran perdana dana karbon yang diperuntukkan untuk hutan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Melalui program Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CF) Kaltim menerima ratusan miliar rupiah.
Melansir kaltimprov.go.id, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Djoko Hendratto menyampaikan telah menerima USD20,9 juta atau sekira Rp313 miliar yang akan disalurkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Kemudian delapan kabupaten/kota sebesar Rp260 miliar.
Pembagian dana nya jadi dua, Rp110 miliar melalui skema APBD dan Rp150 miliar bakal disalurkan ke 441 desa menggunakan lembaga yang ditunjuk Pemprov Kaltim. Kabupaten Kutai Timur (Kutim) pun termasuk daerah penerima program FCPF-CF.
Menanggapi hal itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Yusuf Silambi, mengatakan kontrak dari Bank Dunia membuktikan bahwa wilayah Kaltim mempunyai peranan penting. Terutama pada isu global dalam hal ini penurunan emisi gas rumah kaca.
Meski begitu, diakui pihaknya pembagian dana karbon buat Kutim relatif kecil. Mengingat terdapat persentase untuk delapan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kaltim.
“Alhamdulillah anggaran kita tahun 2023 ini cukup besar, sehingga dari DPRD tidak terlalu mempersoalkan. Yang penting realisasinya, walaupun kecil,” ujar legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut belum lama ini.
Ditanya mengenai pengawasan anggaran tersebut, Yusuf Silambi memastikan pengawasannya langsung dari pemerintah. Di samping itu tentu berkoordinasi dengan komisi yang membidangi di DPRD Kutim. Dalam hal ini Komisi A dan B.
“Karena kedepan dapat informasi akan ditambah tahun-tahun berikutnya,” tandasnya.
Untuk diketahui, selain Kutim daerah lainnya yang menerima dana karbon melalui program FCPF-CF0 yakni Kabupaten Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Paser, Mahakam Ulu, Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan. (Arf)
