Asmawardi Tegaskan Pembagian BLT Harus Tepat Sasaran
JEJAKKHATULISTIWA.CO.ID, Kutai Timur- Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur, Asmawardi menegaskan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) sebagai upaya mencegah inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) harus tepat sasaran. Penyaluran bantuan sosial kenaikan BBM yang dialokasikan pemerintah kabupaten harus diberikan kepada warga yang berhak.
Seperti dikatakannya, warga kurang mampu di Kabupaten Kutai Timur khususnya wilayah Sangatta umumnya merupakan warga pribumi asli dengan pekerjaan bercocok tanam alias petani.
Warga pribumi Kutim banyak bertempat tinggal di Sangatta Selatan. Sementara di Sangatta Utara mayoritas penduduknya pendatang yang bekerja di perusahaan, PNS dan pengusaha.
“Orang yang berpendidikan adalah orang mampu, jadi BLT itu jangan diberikan kepada orang yang mampu. Jika ada mobil atau truk berarti mereka ada uangnya,” katanya.
Apalagi menurutnya, selama ini sering terjadi penyaluran bantuan sosial dari pemerintah tidak tepat sasaran, karena hanya mengacu data Badan Pusat Statistik atau BPS yang diperbaharui lima tahun sekali.
“Padahal dalam lima tahun ada penerima manfaat bantuan sosial yang mengalami perbaikan atau peningkatan ekonomi, sehingga tidak lagi berhak sebagai penerima bantuan dari pemerintah,” tukasnya.
Politikus PAN ini menjelaskan tidak mampunya bersaing warga lokal dan pendatang karena tingkat pendidikan dan motivasi sekolah masyarakat lokal Kutim masih rendah. Sementara para pendatang yang merupakan perantau sudah memperkuat kualitas pendidikannya.
“Tapi warga yang telah mapan ekonominya itu tetap terima bantuan sosial pemerintah, sebab belum ada perubahan data. Bahkan ada yang penerimanya berpenampilan nyentrik pakai emas banyak, cobalah perhatikan saja setiap pembagian itu baik di kantor pos maupun di bank,” jelasnya.
Bantuan seharusnya benar-benar menyasar kepada orang-orang yang membutuhkan. Ia mengaskan jangan beri bantuan kepada orang yang bekerja di perusahaan dengan gaji hampir puluhan juta. Sedangkan petani hanya per sekian persen dari pendapatan seorang karyawan perusahaan.
“Oleh karena itu, semestinya pemerintah memperhatikan para petani kecil dengan penghasilan kurang dengan cara memfalidasi data secara tepat agar bantuan tersebut meringankan beban mereka. Jangan hanya mengacu pada data saja, tapi fakta lapangan,” tegasnya.(adv/jk)
