JEJAKKHATULISTIWA.CO.ID, Kutai Timur – Usai menghairi Rapat Dengar Pendapat Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Basti Sangga Langi. Medorong semua korporasi yang beroperasi di Kutim agar mempunyai kantor.
Sebab sebelumnya dari sejumlah masalah ketenagakerjaan yang dihadapi para pekerja, para pemilik perusahaan atau direktur tidak ada di tempat bahkan sering tak datang ketika dipanggil DPRD Kutim. Meski pun ada delegasi perusahaan bahkan tidak bisa memutuskan kebijakan terhadap soal tenaga kerja yang dihadapi.
“Itu kami minta harus ada kantor di Kutim biar enak kita saling koordinasi,” ungkap Basti, pada Selasa (23/5).
Disampaikannya, memilki kantor yang terletak di Kutim telah diamanatkan di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Oleh sebab itu itu perusahaan diminta untuk memanfaatkan gedung, bangunan atau ruko yang disewakan masyarakat.
Dengan mendayagunakan bangunan yang dimiliki masyarakat, bagian dari kontribusi perusahaan dalam membantu meningkatkan ekonomi para penyewa.
“Cari di Sangatta ruko-ruko atau rumah warga di Sangatta. Bukan hanya kami, para buruh akan lebih mudah mendapatkan akses informasi yang jelas dari perusahaan. Begitu juga menguntungkan para penyewa. Kalau ada kantor di Sangatta anak-anak muda bisa langsung memasukkan lamaran pekerjaan saat ada lowongan,” jelasnya.
Di samping itu, keberadaan kantor di tengah lingkungan masyarakat, memudahkan para pekerja untuk mencari pekerjaan atau melamar. Sebab selama ini sebelum adanya informasi lowongan pekerjaan lewat Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kutim para pencari kerja melanglang buana kemana-mana tapi nihil hasilnya.
Kemudian ia juga mengingatkan, supaya para perusahaan tidak membatasi pencari kerja melamar pekerjaan, sebab menurutnya terdapat beberapa perusahaan yang tidak bisa diakses oleh masyarakat.
“Kita akui sefety itu penting tetapi harus bisa menjamin lamaran pekerja sampai ke HRD (human resource development),” pungkasnya. (Arf)
