Legislator Sarankan Pemerintah Libatkan LKPP untuk Proyek Multiyears
JEJAKKHATULISTIWA.CO.ID, Kutai Timur – Dalam hal alokasi multi years, DPRD Kutai Timur meminta Pemerintah Kabupaten untuk bekerja sama dengan LKPP. Anggota DPRD Kutai Timur, Faizal Rachman, mengusulkan agar pemerintah daerah melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa (LKPP). Terutama pembangunan sarana prasarana yang menggunakan mekanisme multiyears.
Dikatakannya, proyek infrastruktur senilai Rp1,3 triliun ini seharusnya didampingi oleh LKPP yang memiliki kecakapan dan kualifikasi yang memadai. Menurutnya, LKPP pusat telah memiliki kecakapan dan kualifikasi yang memadai dalam pengadaan.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi B itu juga menekankan pentingnya regulasi yang mengatur lelang awal untuk proyek ini. Saat pembahasan anggaran, pihaknya juga tidak lupa mengingatkan pemerintah untuk melibatkan LKPP pusat dalam pendampingan, mengingat alokasi anggaran yang besar yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur.
“Kita selalu menyampaikan dan mengingatkan ke pemerintah,” urai Faizal, sapaan karibnya.
Dengan pendampingan dari LKPP, Faizal berharap tahapan pembangunan dapat segera dilakukan pada awal tahun. Namun, pemerintah terkesan kurang serius dalam mengawal proses pelaksanaannya.
Apabila tahapan pembangunan dimulai pada awal tahun, Komisi B DPRD Kutai Timur berpendapat bahwa hal ini akan mempercepat pembangunan dan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengejar ketertinggalan pembangunan, terutama dalam bidang infrastruktur.
“Karena regulasi memungkinkan untuk pelaksanaan terutama yang tahun jamak,” tandasnya kepada media jejakkhatulistiwa.co.id baru-baru ini. (Sls)
