Demi Kualitas Layanan Publik, Hepnie Bakal Akomodir Aspirasi Forum RT
JEJAKKHATULISTIWA.CO.ID, Kutai Timur – Beban layanan publik yang dijalanan oleh Rukun Tetangga (RT) terbilang banyak dan tidak mudah. Selain mengurusi kegiatan pembangunan, pemberdayaan hingga pembinaan kemasyarakatan, RT juga berperan penting dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan gotong royong.
Karena itu Forum RT Desa Sangatta Utara melancarkan rapat dengar pendapat dengan legislator lintas fraksi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur (DPRD Kutim) pada Senin (15/5). Untuk mengutarakan sejumlah aspirasi agar dapat ditindak lanjuti.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi B DPRD Kutim, Hepnie Armansyah mengatakan, dari berbagai hal yang disampaikan Forum RT Desa Sangatta Utara, usulan menaikkan honor Ketua RT menjadi sorotan tersendiri. Selain itu ia juga mengusulkan supaya dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis untuk meningkatkan layanan publik.
Legislator Partai Persatuan Pembangunan Kutim itu pun setuju serta mendukung aspirasu dari para Ketua RT dan pihaknya memastikan hal tersebut bisa diaganggarkan.
“Kalau anggota dewan yang menganggarkan bisa, ngga ada masalah sama sekali tetapi nantinya tidak terintegrasi dengan program pemerintah. Sebenarnya yang harus menganggarkan ini Bapemas (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa). Tetapi, kalau Bapemas sulit menganggarkan kasih saya, teman-teman yang dibanggar jadi terintegrasi namanya,” ucapnya, kepada sejumlah media pada Senin (15/5).
Di samping itu, terkait kenaikan honor bagi para RT yang tadinya Rp1 juta naik menjadi Rp2 juta. Permintaan tersebut menjadi salah satu bagian dari peningkatan kualitas pelayanan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.
“Anggaran yang naik Rp1 juta jadi Rp2 juta, tadi saya hitung-hitung naiknya Rp19 miliar, setahun itu Rp38 miliar. Iu sifatnya pemerintah itu kecil kalau dibandingkan silpa nya pemerintah yang triliunan itu. Jadi itu juga bukan hal yang sulit,” beber Hepnie, sapaan pendeknya.
Ia juga menyebutkan, agar segera memutuskan besarannya sebelum pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan 2023 dan APBD 2024.
“Mekanismenya tetap dari pemerintah jadi kami tunggu itu, tetap kami berkordinasi,m karena ini bukan saya bicara tentang Sangatta Utara aja. Seluruh Kutai Timur karena mending kita naikman semua. Saya hitung tadi 1600 RT,” pungkasnya. (Fzl)
