Usai Rapat Banggar, Jimmy Minta APBD Murni 2023 Segera Dijalankan
JEJAKKHATULISTIWA.CO.ID, Kutai Timur – Setelah menggelar Rapat Badan Anggaran (Banggar) yang dilaksanakan di Ruang Hearing, Kantor DPRD, Bukit Pelangi, pada, Senin (5/6). Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Timur (DPRD Kutim) Jimmy, menekankan mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 mesti segera dijalankan.
Pasalnya, sudah memasuki pertengahan tahun 2023 ini, kegiatan belum ada yang tampak sama sekali. Berdasarkan hal tersebut, ia meminta agar pelaksanaan APBD secepatnya dilaksanakan jangan sampai terlambat.
“Jadi tadi membahas kapan pelaksanaan APBD 2023, secepatnya jangan sampai lambat seperti tahun kemarin (2022),” pintanya.
Dalam wawancara tersebut, ia juga mengungkapkan setelah pihaknya memeriksa dan melihat terkait penyerapan anggaran, ternyata masih pada tahap Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dinas.
“Karena ini sudah pertengahan tahun tetapi kegiatan belum ada kepastian, jalannya kapan,” imbuhnya.
Sementara, Anggota DPRD komisi C itu, menginginkan kegiatan fisik seharusnya sudah ada yang tampak dilapangan.
“Jadi masyarakat juga bisa melihat bahwa ini loh kinerja pemerintah yang direncanakan, kita sudah meminta untuk segera dan cepat untuk di eksekusi,” ungkap legislator dari Partai Keadilan Sejahtera itu kepada awak media.
Ia juga menyebutkan, kendala belum terlaksananya APBD murni sebenarnya tidak ada. Hanya saja menurut pengakuan dari organisasi perangkat daerah terkait, perencanaan proyek multi years masih dalam tahap proses.
“Tidak ada masalah sih, hanya mungkin kesiapan dinas saja, yang mereka masih kegiatannya seputaran perjalanan dinas, bimtek atau apa diluar daerah, itu yang mereka prioritaskan dulu ketimbang fisik. Karena mungkin kalau fisik sudah berjalan, mereka ngga bisa lagi melakukan perjalan dinas keluar, mungkin itu pertimbangan ya,” ujarnya.
Di samping itu, tambahnya, apabila kegiatan multi years ini berlanjut sampai tahun 2024 sementara kegiatan lainnya itu tidak boleh melewati awal tahun. Makanya demi menghindari timbulnya masalah realisasi APBD harus sudah tampak agar bisa diketahui besaran nilainya.
“Nah ini yang perlu kita kejar, nilainya. Supaya bisa lebih. Tetapi kalau mereka lambat juga melakukan itu tentu apbd perubahan lambat juga pembahasannya, karena belum ada kepastian berapa sih kelibahan Silva, seperti itu,” terangnya. (Fzl)
