Sekretaris Daerah Kutim Bahas Operasionalisasi RS Muara Bengkal

JEJAKKHATULISTIWA.CO.ID, Kutai Timur – Rapat koordinasi sejumlah organisasi perangkat daerah mengenai kesiapan Rumah Sakit (RS) Muara Bengkal yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kutai Timur, Rizali Hadi. Membahas kesiapan sumber daya manusia (SDM) di RS tersebut.

Bertempat di Ruang Arau Kantor Bupati Kutim, Rabu (31/5), Rizali Hadi mengatakan anggaran untuk honor dokter dan perawat tidak menjadi masalah pihaknya. Selama terdapat aturan pemerintah yang mengatur hal demikian.

“Hanya kita perlu menyesuaikan Perbup itu dengan kabupaten/kota atau daerah lain,” katanya.

Selanjutnya masukan untuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kutai Timur (TAPD Kutim), apa pun yang menjadi landasan untuk menyesuaikan besaran honor dokter-dokter spesialis agar bisa diakomodir.

“BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) dan Dinkes, sama-sama kita mencari aturan yang melandasi itu. Supaya ada daya tarik orang mau bekerja di Kutim, khususnya mengisi tenaga yang masih banyak kosong. Dari data yang ada, baru 23 orang SDM. Sementara, kita perlunya ada 141 orang. Ini bagaimana rumah sakit ini bisa beroperasi jika tenaganya kurang, kehadiran kita di sini tentu semua punya peran masing-masing untuk dapat mewujudkan rumah sakit ini segera beroperasi,” urainya.

Ia menambahkan, pada kondisi tersebut dari pemerintah pusat bisa memberikan peringatan. Karena itu pihaknya mesti bergerak cepat apalagi fasilitas penunjang telah disiapkan.

“Tinggal bangunan baru tentu sambil berjalan kita lakukan pembenahan terkait dengan fasilitas-fasilitas yang barangkali namanya uji coba pasti ada saja yang kurang, baik listriknya, airnya maupun fasilitas lainnya,” jelasnya.

Senada, perwakilan dari BKPSDM yakni Sanusi mengutarakan agar mengambil contoh atau regulasi yang berkaitan, karena hal itu merupakan keperluan yang sifatnya mendesak. Setahunya saat berkoordinasi dengan Kemenpan-RB dan Badan Kepegawaian Nasional, penambahan tenaga honor maupun PNS bukan menjadi masalah. Mengingat kebutuhan di daerah juga mengalami kekurangan.

“Kemudian untuk daya tarik agar para dokter kita baik yang di dalam kita perlu menyesuaikan dengan tarif honor yang ada. Dari sisi anggaran kita tidak ada masalah. Perlu kita ada aturan yang mempedomani kita sehingga ketika kita menyusun anggaran itu tidak menjadi temuan,” usulnya. (kopi13/Arf)