JEJAKKHATULISTIWA.CO.ID — Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Timur (Kutim), HM Agus Hari Kesuma (AHK), langsung menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) bersama jajaran Pemkab Kutim. Hal itu dilakukan setelah pulang dari Koordinasi Nasional (Rakornas), di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor.
Rapim yang digelar di Hotel Fugo, Samarinda, pada Sabtu (9/11/2024), diadakan untuk mengevaluasi serapan anggaran dan memperkuat komitmen Pemkab dalam mendukung program prioritas nasional Asta Cita yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo Subianto, menekankan dalam kegiatan Rakornas bahwa, peran pemerintah daerah dalam mewujudkan lima program prioritas nasional untuk mencapai visi “Indonesia Emas 2045” sangatlah penting.
Menanggapi hal itu, AHK pun dengan tegas mengatakan, bahwa sinkronisasi antara program pusat dan daerah harus diupayakan agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara berkelanjutan.
“Lima program prioritas ini merupakan bagian dari upaya bersama menuju Indonesia Emas 2045. Kami di daerah harus memastikan sinkronisasi antara program Pemerintah Pusat dan daerah agar tercapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan,” ungkap AHK.
Lebih jauh, ia juga merincikan lima program utama Asta Cita yang menjadi fokus pemerintah:
Ketahanan Pangan: Untuk menghadapi ancaman krisis pangan global, pemerintah menekankan penguatan sektor pertanian dan perikanan guna mencapai swasembada pangan. AHK menegaskan bahwa Kutim memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan perikanan.
“Kita harus berupaya mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Dengan memperkuat sektor pertanian dan perikanan lokal, Kutim dapat berperan dalam mencukupi kebutuhan pangan nasional,” jelas AHK.
Ketahanan Energi: Pjs Bupati juga menyoroti pentingnya pengembangan energi terbarukan di Kutim untuk mendukung kemandirian energi nasional.
“Kita punya sumber daya energi terbarukan yang melimpah. Pemanfaatan sumber energi ini akan menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada energi impor,” paparnya.
Hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA): Pemerintah mendorong hilirisasi SDA untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja baru.
“Dengan mengolah sumber daya alam yang kita miliki, kita bukan hanya meningkatkan ekonomi lokal, tetapi juga membuka lapangan kerja baru yang bisa menyejahterakan masyarakat,”tambahnya.
4. Perumahan Rakyat: Penyediaan hunian layak menjadi prioritas pemerintah untuk memastikan setiap warga memiliki tempat tinggal yang memadai. “Rumah layak huni harus menjadi prioritas agar masyarakat Kutim bisa hidup dalam kondisi yang sehat dan nyaman. Program ini adalah wujud nyata keberlanjutan pembangunan di daerah,” tegasnya.
5. Makanan Bergizi: Upaya ini bertujuan memberikan akses luas terhadap makanan sehat dan bergizi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dalam Rapim tersebut, AHK menginstruksikan agar Bappeda dan BPKAD mengawal pengelolaan anggaran dengan optimal untuk mendukung pelaksanaan program prioritas, termasuk program makan siang gratis. “Kita perlu memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan dapat mendukung program-program prioritas ini secara optimal. Dengan koordinasi yang baik, kita bisa merealisasikan target pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
AHK menggarisbawahi pentingnya kerja sama dan koordinasi antara seluruh perangkat daerah, kepala dinas, dan camat untuk memastikan program-program tersebut dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Semua perangkat daerah harus bersinergi untuk memastikan program-program prioritas terlaksana dengan baik. Kami optimis dapat mencapai target anggaran dan fisik pembangunan yang telah direncanakan hingga akhir tahun ini,” tutup AHK.
Dengan langkah ini, Pemkab Kutim berkomitmen untuk mendukung penuh visi nasional Indonesia Emas 2045 dan mengoptimalkan potensi daerah dalam meningkatkan kualitas hidup warganya.
