JEJAKKHATULISTIWA.CO.ID, Kutai Timur –
Untuk peningkatan kinerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), DPRD Kutim tahun ini meningkatkan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bidang penegak peraturan daerah (Perda) menjadi sebesar Rp15 miliar. Anggaran ini lebih besar dari tahun 2022 yakni hanya Rp11 miliar.
“Tahun ini kami naikkan jadi Rp 15 miliar. Karena keluhan sebelumnya anggaran mereka kecil terus,” ujar David.
David Rante, Anggota Komisi B DPRD Kutim mengatakan pihaknya menampung usulan penambahan personel anggota oleh Dinas Satpol PP agar lebih maksimal dalam mengawal perda, peraturan kepala daerah (Perkada) serta menjaga aset-aset daerah. Ia mengaku usulan seperti ini sering diterima pihaknya setiap rapat kerja bersama Dinas Satpol PP Kutim.
“Mereka minta untuk penambahan persnonel karena sekarang masih kurang. Sehingga belum maksimal dalam melakukan penertiban umum, mulai dari baliho atau pedagang kaki lima,” tukasnya (13/5).
Tak hanya soal kekurangan personel, Dinas Satpol PP Kutim juga meminta penambahan tunjangan karena yang diterima selama ini cukup sedikit dibandingkan dengan wilayah lain.
Hal ini juga diakui David jika tunjangan Dinas Satpol-PP Kutim lebih rendah dari daerah lain. Maka dari itu ia meminta Dinas Satpol PP Kutim untuk mengajukan proposal sesuai dengan kebutuhan dan permintaan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Kami minta untuk ajukan proposal apa saja yang dibutuhkan. Tapi lewat kajian jangan sampai hanya untuk memindahkan meja harus butuh 5-10 orang, sementara bisa diangkat 2-4 orang saja (misalnya:red),” pungkasnya.
Meski demikian dengan beberapa persoalan daerah seperti maraknya pasar tumpah dan baliho. Menurutnya memang dibutuhkan penambahan personel. Sebab yang namanya berhadapan dengan masyarakat pasti rentan terjadi konflik dan
juga membutuhkan lebih banyak tenaga dalam penertiban.
“Memang perlu juga, kalau dilihat anggotanya masih kurang, tapi harapan kita jika ada penambahan bisa meningkatkan kinerja apa tidak,” tutupnya. (Jk)
