JEJAK KHATULISTIWA – Alur sungai Mahakam membelah lima Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur diantaranya Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Mahakam Ulu dan Berau. Hal tersebut menjadikan sungai Mahakam sebagai jalur lintas utama berbagai transportasi air, khususnya kapal ponton pengangkut batu bara.
Menurut hemat kami dari pengurus Badko HMI Kaltim, alur sungai Mahakam memiliki peran strategis sebagai penyokong aktivitas perekonomian di Kaltim, apalagi dengan posisi kaltim yang dikenal sebagai penghasil batu bara terbesar di Indonesia, sehingga sebagian besar batu bara yang berasal dari perut bumi Etam untuk pengangkutannya para perusahaan pertambangan menggunakan alur sungai Mahakam.
Tentunya dengan melihat peran sungai Mahakam tersebut harusnya semua pihak khususnya pemprov Kaltim harus mengambil peran untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungan fungsi sungai Mahakam dengan melakukan rehabilitasi/perawatan sungai bahkan dapat menjadikan alur sungai Mahakam sebagai sumber PAD.
Salah satu daerah yang dapat dijadikan rujukan dalam hal pengelolaan alur sungai ialah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang semenjak 2009 telah ambil peran dalam hal pengelolaan sungai Barito dengan membentuk Perusda yang bertugas untuk mengambil retribusi dari para pengusaha pertambangan yang melalui alur sungai Barito untuk mengangkut batu bara menggunakan kapal ponton, tercatat pada tahun 2017 Pemprov Kalsel melalui Perusda PT. Ambapers berhasil menarik retribusi sebesar 400 milyar, hasil penarikan retribusi tersebut digunakan untuk perawatan sungai semisal dengan melakukan pengerukan untuk tetap menjaga fungsi sungai dan sebagian hasil dari retribusi tersebut masuk ke PAD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Maka dari itu, kami berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus sesegera mungkin ambil peran dalam hal pengelolaan sungai Mahakam, hal tersebut bukan cuma karena untuk penambahan PAD, tapi yang paling penting ialah untuk Menjaga keberlangsungan fungsi sungai Mahakam sebagai salah satu jalur utama transportasi air di Kalimantan timur, apalagi sudah ada salah satu Provinsi yang dapat dijadikan rujukan dalam hal pengelolaan sungai, sehingga untuk ambil peran dalam hal pengelolaan sungai Mahakam bukanlah hal yang terlalu rumit untuk dilakukan oleh Pemprov Kaltim, jangan menunggu permasalahan sedimentasi disungai Mahakam semakin parah baru pemerintah ambil inisiatif, kalau bukan hari ini, kapan lagi pemprov memberikan perhatian khusus dalam menjaga sungai Mahakam.
Kami dari Pengurus Badko HMI Kaltim juga mengajak seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota yang daerahnya dilalui oleh alur sungai Mahakam untuk proaktif mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk segera mungkin untuk merumuskan suatu regulasi soal pengelolaan alur sungai Mahakam demi terjaganya keberlangsungan fungsi sungai Mahakam.
Abdul Muis
(Ketua Umum Badko HmI Kaltim-Tara)
