JEJAKKHATULISTIWA.CO.ID – Stunting selalu menjadi pembahasan dan salah satu isu yang yang disorot serta menjadi perhatian. Pasalnya, masalah ini menyangkut kesehatan masyarakat yang mesti diatasi. Upaya preventif dalam penanganan harus secepatnya dilakukan.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Ahmand Junaidi, ia mengatakan, setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib berperan dalam tim percepatan penurunan Stunting.
Junaidi menyampaikan itu dalam kegiatan Bimtek SPIP Terintegritas,Tematik Penurunan Prevelensi Stunting dan Manajemen Risiko, yang berlangsung di ruang rapat DPPKB. Pada, Senin, (4/11/2024).
Ia dengan tegas dan meminta kepada beberapa OPD yang ada, seperti Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), untuk wajib ikut dalam kegiatan percepatan penurunan stunting dan membantu dalam penganggaran.
“Saya tentu saja ya,dinas-dinas yang tidak hadir ini saya mendapat pesan khusus dari bapak PJS Bupati, beliau berpesan, tolong nanti laporkan,” tuturnya.
Dengan melakukan upaya seperti itu, Ia juga ingin melihat komitmen OPD terhadap masalah stunting selama ini, Junaidi menginginkan, agar terbentuk tim yang solid dan mampu menangani masalah stunting ini sebaik mungkin.
“Dinas Pendidikan silahkan melakukan penurunan percepatan stunting menurut versi dan tupoksinya, tapi begitu kita berbicara masalah stunting atau keluarga beresiko stunting,itu di tempat kita, ” ucapnya.
Selain itu, Ia juga menyampaikan dalam beberapa kali kegiatan masih banyak OPD yang tidak mengikuti bentuk kegiatan yang ada, sehingga kemudian perlu diberikan edaran kepada seluruh OPD terkait persoalan ini.
“Seluruh OPD terkait akan turun mendampingi kita di lapangan, kita akan jemput bola di 18 kecamatan, Supaya nanti yang hadir dalam kegiatan itu, tau stunting itu apa dan tim gizi yang dilapangan dari puskesmas akan menjelaskan menurut formula perhitungannya,” tandasnya. (Fbt)
