JEJAKKHATULISTIWA.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Asisten III, Sudirman Latif, memberikan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Nota Keuangan dan Nota Penjelasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025. Tanggapan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-XXI Masa Persidangan Ke-I Tahun Sidang 2024/2025 yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kutim, Senin (25/11/2024).
Pemkab Kutim menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD, yakni Fraksi Golkar, Nasdem, Gelora Amanat Perjuangan, Demokrat, Persatuan Pembangunan, Persatuan Indonesia Raya, dan Keadilan Sejahtera, atas masukan yang konstruktif. Dukungan DPRD dinilai menjadi dasar optimisme pemerintah dalam mengelola anggaran sebesar Rp11,15 triliun untuk kesejahteraan masyarakat.
Dalam sambutannya, Sudirman Latif menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD, terutama dalam pengawasan pengelolaan anggaran. Ia menyatakan komitmen pemerintah untuk memanfaatkan anggaran secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
“Pandangan dan masukan dari fraksi-fraksi menjadi landasan penting bagi kami untuk terus memperbaiki kebijakan, terutama dalam menyusun prioritas pembangunan,” ujar Sudirman.
Tanggapan Pemerintah terhadap Fraksi DPRD
1. Fraksi Golkar
Pemerintah mengapresiasi perhatian Fraksi Golkar terhadap turunnya pendapatan dan belanja daerah dalam RAPBD 2025. Pemkab berkomitmen memaksimalkan anggaran untuk sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, serta meningkatkan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar lebih produktif dalam menyumbang pendapatan daerah.
2. Fraksi Nasdem
Pemkab menyambut positif respon Fraksi Nasdem yang mendukung program pembangunan berbasis pelayanan dasar dan infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memastikan program-program tersebut berdampak langsung pada masyarakat.
3. Fraksi Gelora Amanat Perjuangan
Pemerintah sepakat dengan kritik Fraksi Gelora Amanat Perjuangan tentang perlunya mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat. Pemerintah berjanji menggali potensi lokal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengelola belanja secara efisien, termasuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan belanja tak terduga.
4. Fraksi Demokrat
Masukan Fraksi Demokrat mengenai optimalisasi sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, dan pariwisata diterima dengan baik. Pemkab berkomitmen menjaga alokasi belanja untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sebagai investasi jangka panjang bagi pembangunan manusia dan ekonomi daerah.
5. Fraksi Persatuan Pembangunan
Pemkab menyoroti pentingnya kreativitas dalam menghasilkan pendapatan daerah, seperti yang disampaikan oleh Fraksi Persatuan Pembangunan. Kemandirian fiskal akan menjadi prioritas untuk mengurangi ketergantungan pada dana pusat.
6. Fraksi Persatuan Indonesia Raya
Masukan Fraksi Persatuan Indonesia Raya terkait penguatan kebijakan berbasis Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) akan menjadi perhatian pemerintah untuk memastikan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat yang tepat sasaran.
7. Fraksi Keadilan Sejahtera
Pemerintah sepakat dengan Fraksi Keadilan Sejahtera mengenai percepatan proses penyampaian RAPBD dan koordinasi teknis terkait SIPD. Selain itu, pemerintah berkomitmen menggali potensi pajak dan retribusi daerah demi meningkatkan PAD, serta mengevaluasi proporsi belanja modal dan operasi agar lebih sesuai kebutuhan masyarakat.
Dalam menanggapi keseluruhan pandangan fraksi, Sudirman Latif menguraikan langkah strategis Pemkab Kutim untuk memastikan pengelolaan APBD 2025 berjalan optimal:
1. Diversifikasi Pendapatan: Menggali sumber pendapatan daerah baru untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.
2. Efisiensi Belanja: Mengoptimalkan belanja operasi dan modal sesuai kebutuhan prioritas.
3. Kemandirian Fiskal: Memaksimalkan PAD melalui pengembangan sektor unggulan dan inovasi daerah.
4. Transparansi Tata Kelola: Mengedepankan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan pengawasan terhadap kinerja BUMD.
Pemerintah menyampaikan apresiasi atas persetujuan seluruh fraksi DPRD Kutim untuk melanjutkan pembahasan RAPBD 2025 ke tahap berikutnya. Sinergi yang baik diharapkan dapat menghasilkan APBD yang benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan mempercepat pembangunan di Kutai Timur.
“Pemerintah juga meminta maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian tanggapan ini dan berharap DPRD serta elemen masyarakat terus mendukung upaya bersama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Sudirman Latif.
