Skala Prioritas Yang Dicanangkan ASKB Akan Dikembangkan Dalam Tiga Hal Ini
JEJAKKHATULISTIWA.CO.ID, KUTIM- Setelah resmi dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman dan Kasmidi Bulang pada (26/2/2021) Ardiansyah pun menyampaikan skala prioritas yang akan dikembangkan berdasarkan tiga hal.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-lV DPRD Kutim dalam rangka mendengarkan sambutan Bupati terpilih periode 2021-2024.
Dikatakan Ardiansyah selama masa kampanye dirinya bersama Kasmidi Bulang telah mendesain skala prioritas yang harus segera dituntaskan.
Diantaranya, menyelesaikan permasalahan lahan yang masuk dalam kawasan enclave Taman Nasional Kutai (TNK). Belum adanya pelepasan tapal batas kawasan enclave TNK yang membuat warga Kecamatan Sangatta Selatan dan Teluk Pandan kesulitan sertifikat surat keterangan tanah. Kemudian menyelesaikan utang pemerintah.
“Kami menilai utang itu akan menghambat program pemerintah karenanya harus cepat dituntaskan. Kami juga ingin memastikan terwujudnya sinkronisasi antara kemampuan keuangan daerah dengan rencana kerja,” ungkap Ardiansyah dalam pidatonya.
Program yang ditawarkan pun ada tiga hal. Yakni program yang berpadu dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yaitu dengan melanjutkan pendidikan menuju Kutim Cemerlang, pembangunan rumah layak huni, melanjutkan SPAMDes, melanjutkan kemudahan program pelayanan adminduk, dan percepatan integrasi pembangunan ekonomi desa
Kedua, program berbasis elektronik memudahkan dan menemukan solusi atas semua permasalahan yang dihadapi masyarakat Kutim, melalui penerapan inovasi smart city, dan penerapan teknologi tepat guna pertanian secara bertahap melalui kegiatan peduli desa.
Ketiga, program yang didesain sesederhana mungkin sehingga dapat langsung mengenai sasaran seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumber daya lokal, pengembangan kinerja usaha industri mikro kecil dan menengah serta pengembangan kelompok sadar destinasi wisata.
“Kita melihat Kutim dihadapkan dengan persoalan dan peluang di era globalisasi modern saat ini tak akan bisa bekerja sendiri. Kerjasama dan kemitraan dengan berbagai komunitas harus mutlak dibangun secara kokoh. Konsekuensi atas program tersebut harus memprioritaskan masyarakat itulah hal yang utama,” paparnya.
Tugas dan tanggungjawab berat ini hanya dapat dilakukan dengan baik oleh Bupati dan Wabup Kutim terpilih. Masyarakat yang peduli membantu dan mau berperan dalam pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan.
“Masyarakat bersama para wakil mereka DPRD Kutim memiliki peran yang akan terus mengawasi
roda pembangunan,” imbuhnya.(Jk)
