Masyarakat Tak Sadar Dampak Money Politic, Akibat Isi Tas Kalahkan Kualitas dan Moralitas

JEJAKKHATULISTIWA.CO.ID – Money Politic atau politik uang bukan hal baru bagi setiap partai politik (Parpol) bahkan intrik itu dianggap konkret untuk mendulang suara. Tanpa disadari akibat isi tas bisa mengalahkan kualitas dan moralitas bahkan loyalitas, integritas juga akuntabilitas calon pemimpin daerah.
Politik uang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon atau calon pejabat untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih mereka dengan imbalan berupa uang maupun barang yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan.
Seorang pejabat yang dipilih karena isi dalam tasnya lebih tebal maka jangan heran bila disaat ia memimpin mereka lebih memilih untuk buta dan tuli kepada masyarakat yang sudah memilihnya.
Mereka yang dipilih karena isi dalam tasnya lebih tebal bisa dikatakan pasti akan berlaku dzalim. Karena rata-rata mereka yang hanya mengandalkan finansial tidak memiliki moralitas, integritas, loyalitas, akuntabilitas, dan IQ yang memadai.
Coba bayangkan, jika satu suara rakyat dihargai Rp 500 ribu, dibagi 5 tahun masa ia menjabat, terpikir tidak bahwa suara rakyat itu hanya dihargai Rp 100 ribu pertahun. Lalu bagaimana jika Rp 500 ribu itu dibagi 1825 (lima tahun) hari, suara rakyat hanya dihargai berapa. Sedangkan ia melenggang bebas tak mendengarkan jeritan rakyatnya disaat keberadaan dan kewenangan mereka dibutuhkan masyarakat.
Jika ditelisik, saat ini dari sekian banyaknya partai politik (Parpol) tidak mengedepankan hal itu, melainkan parpol hanya memikirkan bagaimana caranya bisa menang dengan cara apapun. Padahal tugasnya Parpol adalah menyiapkan Kader yang berkualitas bukan karena isi tas.
Disadari atau tidak, incumbent yang dipilih karena isi amplopnya untuk membeli suara rakyat itu berasal dari mana. Padahal uang itu adalah uang rakyat yang mereka kembalikan ke rakyat saat perang politik.
Selain itu, untuk caleg baru yang dipilih karena isi tasnya, sementara dirinya tidak memahami sedikitpun bagaimana menjadi pemimpin, bagaimana menjadi penyambung lidah rakyat, bagaimana menjadi selayaknya pemimpin. Maka pada saat ia menjabat waktunya akan habis untuk mempelajari hal itu.
Harusnya, ketika ingin menjadi pejabat sudah siap menjadi pendengar, sudah siap berdebat dengan pejabat atau pemerintah bila tidak sesuai dengan visi dan misi. Kalau hal itu tidak dipahami bisa kusut kabupaten ini.
Semestinya di era modernisasi ini masyarakat bisa lebih cerdas dalam memilih pemimpin. Lihat sepak terjangnya, lihat latar belakangnya, lihat kegiatan sosialnya. Sebagai masyarakat cerdas harusnya jangan tergiur karena amplop yang seliweran. Atau ambil uangnya jangan coblos orangnya (Guyon).



