JEJAKKHATULISTIWA.CO.ID – Setelah pelaksanaan musyawarah daerah kelima Kerukunan Keluarga Pinrang (KKP) Kabupaten Kutai Timur di Teras Belad Hotel, Kecamatan Sangatta Selatan, yang menghasilkan kembali terpilih Ketua KKP sebelumnya, reaksi penolakan pun mulai muncul. Alim Bahri, Sekretaris Forum Masyarakat Pinrang Kabupaten Kutai Timur, adalah salah satu pihak yang menolak hasil musyawarah daerah (musda) tersebut.
Saat diwawancara via telepon belum lama ini, Alim, sapaan pendeknya, mengungkapkan beberapa poin yang menjadi dasar penolakan tersebut. Diantaranya panitia pelaksana musda kelima BPD KKP Kutai Timur tidak melaksanakan pra kegiatan, menyebabkan tidak dijalankannya aturan organisasi dan ketidaksiapan dalam pelaksanaan musda.
“Selain itu, tidak ada penyebarluasan informasi mengenai kegiatan dan undangan yang memisahkan peserta atau utusan dalam musda,” ungkapnya.
Ketidakjelasan, bilangnya, terutama terkait pasal yang mengatur soal peserta penuh menimbulkan perdebatan dalam menjalankan aturan organisasi. Kemudian pimpinan sidang juga tidak menerapkan Pasal 39 anggaran rumah tangga (ART) KKP mengenai pengambilan keputusan, sehingga menyebabkan ketidakjelasan dan ketidakpastian.
Panitia musda juga dianggapnya telah memaksakan keinginan sepihak dengan memberikan delegasi hanya kepada orang-orang tertentu dari masing-masing kecamatan di Kabupaten Pinrang, tanpa disertai berita acara dan surat keputusan pembentukan. Hal ini bertentangan dengan anggaran dasar (AD) KKP yang menetapkan aturan delegasi sebagaimana pada Pasal 13 dan 14 AD KKP.
“Kami meminta BPW KKP Provinsi Kalimantan Timur untuk mengevaluasi musda kelima BPD KKP Kutai Timur dan segala keputusannya,” tegasnya.
Permintaan tersebut dilakukan untuk mengembalikan muruah organisasi dan memastikan mekanisme sudah senafas dengan AD/ART KKP serta peraturan organisasi terkait. Selain itu, ia juga minta supaya BPW KKP Kalimantan Timur tidak menerbitkan Surat Keputusan dan tidak melantik pengurus BPD KKP Kutai Timur hasil musda kelima sebelum melakukan evaluasi menyeluruh dan memberikan rekomendasi tertulis.
“Besar harapan kami Bapak Ketua BPW KKP Provinsi Kalimantan Timur segera mengambil langkah-langkah yang dianggap tepat,” tandasnya. (*)
