Wakil Ketua II DPRD Kutai Timur Minta Dinas PUPR Dievaluasi, Buntut Aksi Joget dan Sawer
JEJAKKHATULISTIWA.CO.ID – Insiden viral yang menunjukkan sejumlah orang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kutai Timur berjoget di atas meja kantor, diiringi aksi sawer, menuai kritik dari banyak pihak. Termasuk Wakil Ketua II DPRD Kutai Timur, Prayunita Utami.
“Saya sangat menyayangkan kejadian ini. Hal semacam ini bisa menjadi stigma bagi instansi pemerintah dan menurunkan kepercayaan masyarakat,” ungkap Prayunita saat dihubungi via telepon seluler pada Senin, (17/2/2025). Ia bilang masalah itu kini menjadi perbincangan hangat jagat maya hingga tersiar ke grup WhatsApp para anggota DPRD Kutai Timur.
Merespons situasi ini, Pray, sapaan pendeknya, segera menghubungi Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten Kutai Timur, Sudirman Latif. Dalam percakapan tersebut, ia meminta agar masalah yang muncul segera ditanggapi. Menurutnya, meski aksi joget dan sawer terjadi di luar jam kerja, tetap saja perilaku demikian tidak pantas apalagi diduga ada ASN yang terlibat.
Pray pun mengingatkan bahwa kondisi keuangan Kabupaten Kutai Timur saat ini masih fluktuatif, ditambah lagi perilaku tersebut jadi viral. “Kabupaten Kutai Timur memiliki utang dengan pihak ketiga, dan Dinas PUPR adalah salah satu instansi yang paling banyak memiliki utang. Kinerja di sana (Dinas PUPR) harus diperhatikan kembali,” imbuhnya.
Ia mencatat, meskipun banyak pekerjaan yang sudah selesai pada bulan Desember 2024 lalu, masih ada tunggakan pembayaran yang belum diselesaikan hingga saat ini. Di samling itu, ia berharap pihak-pihak terkait dapat mengambil langkah tegas agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang dan penting untuk menjaga citra serta integritas institusi pemerintahan di Kabupaten Kutai Timur.
Sebagai langkah preventif, Pray mengimbau agar kedepannya dilakukan evaluasi ekstensif terhadap kinerja Dinas PUPR. “Kita tidak bisa mengabaikan integritas dan profesionalisme dalam pelayanan publik. Pembangunan daerah seharusnya dilakukan dengan penuh tanggung jawab,” pungkasnya.
